RIAUMANDIRI.CO - Sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada NasDem seharusnya tak perlu terjadi. Sebab masing-masing partai independen dalam menentukan capres yang akan diusungnya.

"Wajar saja kalau NasDem bereaksi atas sindiran Hasto tersebut. Sebab, Hasto tampaknya tidak bisa membedakan NasDem dalam koalisi mengusung Joko Widodo pada tahun 2019 dan NasDem akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024," kata pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga kepada media ini Selasa (11/10/2022).

Apalagi kata Jamil, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah bertemu Jokowi sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden. Bahkan menurut Surya respon Jokowi cukup baik.

"Jadi, Nasdem melalui Surya sudah permisi kepada Jokowi terkait pencapresan Anies. Karena itu, tidak ada etika politik yang dilanggar NasDem, termasuk keberadaannya di koalisi partai pendukung Jokowi," kata Jamil.

Lagi pula, lanjut Jamil, NasDem sudah menyatakan tetap komit mendukung pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024. Artinya, NasDem tidak akan meninggalkan Jokowi dari koalisi yang sudah disepakati.

Karena itu, Jamil menilai aneh kalau Hasto yang justru kebakaran jenggot terhadap NasDem. Padahal, posisi NasDem dan PDIP di koalisi setara. Apalagi Jokowi sendiri tidak berekasi apa-apa.

"Jadi, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap NasDem sudah  tak layak ada di koalisi. Hanya Jokowi yang seharusnya berhak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahan," kata Jamil.

Menurut Jamil, perseteruan tersebut tampaknya percikan ketidakcocokan antara Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh. Memang tidak jelas pemantik ketidakcocokan antara kedua ketua umum partai politik tersebut.

Ketidakcocokan itu terlihat ketika di suatu pertemuan, Surya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan tapi tidak disambut Megawati. Sejak itu, hubungan Surya dengan Megawati memang terlihat dingin.

"Karena itu, Hasto seharusnya lebih bijak dengan tidak memperuncing  ketidakcocokan kedua ketua umum partai. Hasto juga tidak masuk ke ranah koalisi, yang memang tidak ada haknya untuk itu," sebut Jamil.

Kalau Hasto lebih proporsional, seharusnya ketegangan seperti itu tak perlu terjadi. Hasto sudah harus tahu diri bahwa semua partai independen dalam menentukan capres dan berkoalisi.

"Hasto tak boleh nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain. Cara itu hanya akan merugikan dirinya, termasuk partainya," tegas Jamil. (*)